UU No.25 Tahun 2007 Tentang penanaman Modal

UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL

UU No. 25 TAHUN 2007

Dikutip dari beberapa pasal dari Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, sebagai overview bagi Anda yang ingin membuat perusahaan dalam bentuk penamanan modal asing.
Tentu Anda disarankan untuk membaca seluruh isi undang-undang tersebut agar Anda mempunyai informasi lebih lengkap tentang bagaimana penanaman  modal asing diatur di republik ini.
Berikut adalah pasal-pasal yang saya anggap perlu Anda ketahui.
Pasal 1 ayat 3, "Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."
Pasal 5 ayat 2, "Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang."
Pasal 5 ayat 3, "Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Undang-Undang Penanaman Modal
Pasal 7 ayat 1, " Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang."
Pasal 10 ayat 1, "Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia."
Undang-Undang Penanaman Modal
Pasal 12 ayat 2, "Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang."

Pasal 15, "Setiap penanaman modal berkewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan."

Pasal 18 ayat 6, "Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk."

Pasal 21, "Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:
a. hak atas tanah;
b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
c. fasilitas perizinan impor.
Undang-Undang Penanaman Modal
Pasal 23 ayat 2, "Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal."

Pasal 23 ayat 3, "Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat
dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan
dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan."

Pasal 23 ayat 4, "Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal."

Pasal 25 ayat 3, "Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Undang-Undang Penanaman Modal
Pasal 27 ayat 2, "Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal."

Pasal 27 ayat 3, "Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden."

Pasal 32 ayat 4, "Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak."
Undang-Undang Penanaman Modal
Pasal 34 ayat 1, "Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

PP No.8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  2. bahwa Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintahan Daerah;
  3. bahwa sehubungan maksud huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
Mengingat:
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
  1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
  2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
  3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau perangkat pusat di Daerah.
  5. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  6. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
  8. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.
  9. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
  10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
  11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
  12. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
  13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
  14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
  15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
  16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
  17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN KRITERIA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal2
(1)Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan :
  1. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah;
  2. karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
  3. kemampuan keuangan Daerah;
  4. ketersediaan sumber daya aparatur;
  5. pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
(2)Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat Daerah.
(4)Penjabaran tugas dan fungsi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 3
(1)Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada kriteria penataan Organisasi Perangkat Daerah.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH PROPINSI
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah Propinsi
Pasal 4
(1)Sekretariat Daerah Propinsi merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasikepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat Daerah Propinsi menyelenggarakan fungsi :
  1. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi;
  2. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  3. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah Propinsi;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Dinas Daerah Propinsi
Pasal 5
(1)Dinas Daerah Propinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Daerah Propinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.
(3)Tugas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas yang bersesuaian.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Daerah Propinsi menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c.pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
(5)Dinas Daerah Propinsi sebanyak-banyaknya terdiri dari 10 (sepuluh) Dinas.
(6)Dinas Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak-banyaknya terdiri dari 14 (empat belas) Dinas.
(7)Untuk melaksanakan kewenangan Propinsi di Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Propinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.
(8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat(7) menyelenggarakan fungsi :
  1. pelaksanaan kewenangan Propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
  2. pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Propinsi dalam rangka dekonsentrasi.
(9)Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), merupakan bagian dari Dinas Daerah Propinsi.
Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah Propinsi
Pasal6
(1)Lembaga Teknis Daerah Propinsi merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya.
(3)Tugas tertentu Lembaga Teknis Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Teknis Daerah Propinsi menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(5)Lembaga Teknis Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalamayat (2), dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.
(6)Lembaga Teknis Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalamayat (2), terdiri dari sebanyak-banyaknya 8 (delapan).
(7)Pada Lembaga Teknis Daerah Propinsi, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah Propinsi tersebut yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota.
Bagian Keempat
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 7
(1)Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah Propinsi.
(3)Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 8
(1)Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota.
(2)Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
  1. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  2. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  3. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.
Bagian Kedua
Dinas Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 9
(1)Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  3. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalamlingkup tugasnya.
(4)Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya terdiri dari 14 (empat belas) Dinas.
(5)Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
(6)Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota
Pasal10
(1)Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2)Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentuyang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Tugas tertentu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(5)Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit Daerah.
(6)Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari sebanyak-banyaknya 8 (delapan).
(7)Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah tersebut yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan.
Bagian Keempat
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 11
(1)Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2)Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotasesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Bagian Kelima
Kecamatan
Pasal 12
(1)Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin olehCamat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(3)Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.
(4)Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Pedoman mengenai organisasi Kecamatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Bagian Pertama
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Pasal 13
(1)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi.
(2)Sekretariat DPRD Propinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Propinsi.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dalamayat (2), Sekretariat DPRD Propinsi menyelenggarakan fungsi :
  1. fasilitasi rapat anggota DPRD Propinsi;
  2. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Propinsi;
  3. pengelolaan tata usaha DPRD Propinsi.
Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 14
(1)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.
(2)Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
  1. fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  2. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Kabupaten/Kota;
  3. pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten/Kota.
BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Perangkat Daerah Propinsi
Pasal 15
(1)Sekretariat Daerah Propinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Biro, Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
(2)Dinas terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.
(3)Badan terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbidang.
(4)Kantor terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.
(5)Unit Pelaksana Teknis Dinas /Lembaga Teknis Daerah Propinsi terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 16
(1)Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
(2)Dinas terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.
(3)Badan terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbidang.
(4)Kantor terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.
(5)Kecamatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi, dan kelompok jabatan fungsional.
(6)Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
(7)Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota berupa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah terdiri dari Kepala yang dijabat oleh pejabat fungsional guru, tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
Bagian Ketiga
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 17
(1)Sekretariat DPRD Propinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian.
(2)Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian.
Bagian Keempat
Kelurahan
Pasal 18
(1)Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(2)Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat.
(3)Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
(4)Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.
(6)Pedoman mengenai organisasi Kelurahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
BAB VII
ESELON PERANGKAT DAERAH
Bagian Pertama
Eselon Perangkat Daerah Propinsi
Pasal 19
(1)Sekretaris Daerah Propinsi adalah jabatan Eselon Ib.
(2)Kepala Dinas, Asisten Daerah Propinsi, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, dan Sekretaris DPRD Propinsi adalah jabatan Eselon IIa.
(3)Kepala Biro adalah jabatan eselon IIb.
(4)Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Propinsi, adalah jabatan Eselon IIIa.
(5)Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang di Propinsi adalah jabatan eselon IVa.
Bagian Kedua
Eselon Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 20
(1)Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IIa.
(2)Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Badan, dan Sekretaris DPRD di Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IIb.
(3)Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang, di Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IIIa.
(4)Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IVa.
(5)Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IVb.
Pasal 21
Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional
Pasal 22
Di lingkungan Pemerintah Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Dinas Daerah Propinsi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 24
Organisasi Rumah Sakit Daerah akan diatur tersendiri dengan Keputusan Presiden.
Pasal 25
Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 26
Pengecualian terhadap organisasi Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Penetapan Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota yang baru dibentuk dan belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan Keputusan Penjabat Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 28
(1)Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Perangkat Daerah, masih tetap berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal17 Pebruari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MEGAWATISOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2003

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 14
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
ttd.
Lambock V. Nahattands .
P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR8TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
I.UMUM
Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas kepada Daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing-masing. Dengan demikian diharapkan daerah dapat menyusun organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur, serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
Penetapan organisasi perangkat daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :
  1. Pembentukan dan Kriteria Organisasi Perangkat Daerah;
  2. Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Propinsi;
  3. Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Susunan organisasi Perangkat Daerah;
  6. Eselonisasi Perangkat Daerah.
II.PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Pembentukan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat membentuk organisasi yang efektif, efisien, dan rasional sesuai kondisi dan kebutuhan daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 3

Ayat (1)
Kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah merupakan tolok ukur yang memuat indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi perangkat daerah.
Ayat (2)
Kriteria Perangkat Daerah yang belum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pengawasan Daerah tidak diatur dalam kriteria karena lembaga tersebut wajib ada disetiap Daerah.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Dinas Daerah Propinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian ýmelaluiý bukan berarti Kepala Dinas Daerah Propinsi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Secara struktural Dinas Daerah Propinsi berada langsung di bawah Gubernur.
Ayat (2)
Pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi oleh suatu Dinas Daerah Propinsi dimaksudkan dalam rangka efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menghindari terjadinya duplikasi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penetapan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) Dinas dipandang sudah dapat menampung seluruh kewenangan daerah sehingga pelaksanaan pemerintahan di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Ayat (6)
Berbeda dengan jumlah Dinas Propinsi lainnya, jumlah Dinas pada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) Dinas, sama dengan jumlah Dinas pada Pemerintah Kabupaten/Kota mengingat Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak memiliki Daerah Kabupaten/Kota otonom hal ini berarti seluruh kewenangan wajib yang ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Kepala Unit Pelaksana Dinas Daerah Propinsi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Propinsi yang bersangkutan.
Pasal 6
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah Propinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian ýmelaluiý bukan berarti Kepala Lembaga Teknis Daerah Propinsi merupakan bawahan langsungSekretaris Daerah.
Secara struktural Kepala Lembaga Teknis Daerah Propinsi berada langsung di bawah Gubernur.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Perbedaan nomenklatur Badan dan Kantor pada Lembaga Teknis Daerah didasarkan pada hasil perhitungan kriteria.
Ayat (6)
Penetapan jumlah sebanyak 8 (delapan) Lembaga Teknis Daerah dipandang sudah dapat menampung tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam ayat (2) yang tidak dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Propinsi.
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian ýmelaluiý bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Gubernur.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian ýmelaluiý bukan berarti Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Secara struktural Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota berada langsung di bawah Bupati/Walikota.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penetapan jumlah sebanyak 14 (empat belas) Dinas Daerah Kabupaten dipandang sudah dapat menampung seluruh kewenangan daerah sehingga pelaksanaan pemerintahan di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara operasional dikoordinasikan oleh Camat mengingat Camat merupakan perangkatDaerah Kabupaten/Kota tertinggi di wilayah Kecamatan serta untuk menghindari terjadinya duplikasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
Pasal 10
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian ýmelaluiý bukan berarti Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Lembaga Teknis Daerah berada langsung di bawah Bupati/Walikota.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Perbedaan nomenklatur Badan dan Kantor pada Lembaga Teknis Daerah didasarkan pada hasil perhitungan kriteria.
Ayat (6)
Penetapan jumlah sebanyak 8 (delapan) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota dipandang sudah dapat menampung tugas-tugas tertentu yang tidak dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian ýmelaluiý bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Bupati/Walikota.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian ýmelaluiý bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 21
Dalam rangka efisiensi, jabatan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Umum tidak harus dijabat oleh pejabat struktural karena tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan oleh Guru.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Pemisahan pengelolaan anggaran dimaksudkan agar terdapat kejelasan dalam pertanggungjawaban.
Pasal 24
Organisasi dan tata kerja serta eselon Rumah Sakit Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Keputusan Presiden.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Dengan berlakunya ketentuan ini penetapan Peraturan Daerah mengenai pengecualian organisasi perangkat daerah, baru dapat ditetapkan setelah mendapat persetujuan Presiden.
Pengusulan pengecualian tersebut disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk diproses lebih lanjut.
Pasal 27
Penjabat Kepala Daerah dalam ketentuan ini adalah Gubernur untuk Propinsi, Bupati untuk Kabupaten, dan Walikota untuk Kota.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Masa 2 (dua) tahun pemberlakuan penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar Daerah dapat menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam penataan organisasi dan kepegawaiannya.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4262

Perbedaan antara Badan,Dinas, dan Kantor dalam konteks Pemerintahan Daerah

Perbedaan antara Badan,Dinas, dan Kantor dalam konteks Pemerintahan Daerah

BADAN :
merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dan Kepala Badan dalam menjalankan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur (atau Bupati/Walikota) melalui Sekretaris Daerah.
Pada BADAN daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional/dan atau penunjang.

Contoh : Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah.
Urusan kepegawaian, perencanaan, aset (harta benda) adalah domain dari kesekretariatan pemerintah daerah; sehingga lembaganya disebut BADAN.

DINAS :
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan (dari Pem Pusat). Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur (Bupati/Walikota) melalui Sekretaris Daerah.

Contoh : Dinas Kelautan dan Perikanan, menjalankan tugas otonomi daerah dan juga tugas perbantuan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan).

KANTOR :
merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur (Bupati/Walikota) melalui Sekretaris Daerah.

Contoh ; Kantor Statistik Kabupaten ABC -- menjalankan tugas pengumpulan dan pengolahan data/statistik serta penyusunan informasi (hasil pengolahan data).

Konsep " SUMANGE TEALARA "

KONSEP SUMANGE TEALARA
Oleh : Mursalim
            Sebelum menguraikan secara detail makna “SUMANGE TEALARA” terlebih dahulu kita membaca deskripsi di bawah ini.
I.    Apakah arti semangat?

          Terkadang kita begitu bersemangat untuk merencanakan sesuatu. Baik itu  soal pekerjaan, karir, belajar/ menuntut ilmu, menjalin hubungan, usaha, berkarya maupun dalam mengejar target. Kita tahu bahwa semangat itu ada pada keyakinan dalam diri kita. Kita juga tahu bahwa semangat itu ada pada minat kita terhadap apa yang akan dan kita lakukan.
Tapi terkadang itu barulah sebuah rencana dan bukan berarti semangat yang sesungguhnya. Karena  sejatinya sebuah semangat itu bukan hanya mesti ada diawal kita melakukan sesuatu. Tapi ia perlu dipertahankan, berkesinambungan, dan dimunculkan terus menerus dalam menyelesaikan apa yang kita lakukan. Sehingga rasa semangat itu benar-benar menjadi energi kita dalam berproses.
Sebuah contoh sederhana, seorang siswa mengatakan bahwa ia bersemangat sekali untuk pergi ke sekolah. Tapi mungkin di sekolah Ia hanya bersemangat di awal-awal hari saja. Setelah beberapa jam kemudian. Baru menemukan hal-hal yang sulit, pelajaran yang rumit, atau guru yang tak disukainya, Siswa tersebut sudah  mulai mengeluh dan kehilangan gairah untuk belajar. Dan itu berarti siswa itu tidak memiliki semangat yang sesungguhnya.
II.   Apakah Anda Bersemangat ?
Jika Anda benar-benar memiliki semangat dalam mengarungi hidup ini maka Anda akan menemukan hal-hal berikut :
a. Apakah kita masih bersemangat saat baru saja kita menemukan kendala ?
b. Apakah kita masih bersemangat ketika rasa lelah mulai menghampiri kita ?
c. Apakah kita masih bersemangat saat sebuah masalah datang di hidup kita ?
d. Dan apakah kita masih bisa bersemangat ketika menemukan jalan buntu di ujung jalan kita..?
Pernyataan di atas mengartikan apa yang dinamakan dengan semangat yang sesungguhnya. Seperti halnya waktu , bukan berarti semangat itu hanya ada pada pagi hari yang cerah, segar dan begitu  riang gembira. Namun semangat itu juga harus tetap ada di saat siang yang begitu panas, gerah dan penuh beban dalam pikiran kita. Hingga sore pun tiba menjemput malam, kita juga harus mempertahankan semangat tersebut sampai hari berakhir dengan malam yang menutup hati dengan ketenangan.
III. Mengapa Perlu Semangat?
Semangat merupakan integritas jiwa dan jasmani dalam beraktivitas. Arti semangat adalah bagaimana kita bisa membuktikan dan mempertahankan semangat itu sendiri. Tentunya  bukan sebuah rencana diawal saja. Tapi dalam seluruh proses yang sudah kita inginkan dan kita jalankan sebaik mungkin dengan rangkaian rasa semangat tersebut. Dengan demikian semangat itu adalah sebuah kebutuhan yang hakiki dalam menjalani kehidupan.
“ Semangat itu muncul dari sebuah keyakinan dan
Keyakinan itu merupakan sesuatu yang muncul karena dijalani  bukan karena perkataan semata”
Semoga kita semua senantiasa bersemangat. memahami dan merasakan arti semangat di hari-hari kita. semangat di setiap waktu dan keadaan di hidup kita.
IV.Pengertian Motto dan Semboyan
Motto adalah kata atau kalimat pendek yang menggambarkan motivasi, semangat untuk mecapai  tujuan suatu organisasi atau daerah. Motto biasanya menggunakan bahasa daerah setempat (lokal)
Semboyan atau Slogan adalah susunan kalimat yang dipakai sebagai dasar tuntunan suatu organisasi atau usaha. Semboyan mengacu kepada suatu makna tertentu yang memberikan semangat sekaligus ciri khas pada organisasi atau daerah tersebut. Negara kita Indonesia memiliki Semboyan :  Bhinneka Tunggal Ika dengan Motto : Merdeka atau Mati (dipakai pada waktu mempertahankan kemerdekaan)
Motto dan semboyan sangat erat kaitannya. Motto sebagai ungkapan kalimat dan Semboyan sebagai kata yang menggambarkan motivasi atau semangat yang dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan motto yang sesungguhnya. Misalnya ;
Semboyan                : Bone Menuju Harapan Baru
Motto                          :Sumange Tealara
Semboyan                : Memproduksikan Produksi
Motto                          : Sumange Tealara
            Untuk mencapai tujuan semboyan Bone Menuju Harapan Baru maka diperlukan kesepahaman menggunakan motto  Sumange Tealara sebagai penyemangat.
Conto lain :
            Budaya Kerja Pemkab Bone, yaitu
-       Bekerja Keras
-       Bekerja Cerdas
-       Bekerja Ikhlas
-       Bekerja Tuntas
Untuk mewujudkan semboyan di atas maka sebaiknya menggunakan Motto Sumange Tealara sebagai penyemangat sebagai ungkapan pemersatu.
Contoh Slogan / Semboyan Bugis
-       Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge, Siparappe
-       Siattinglima, Sitonraola, Tessibelleang
Contoh Motto / Prinsip Bugis
-       Sumange Tealara (Teguh dalam keyakinan Kukuh dalam kebersamaan)
-       Tellabu Essoe Ri Tengnga Bitarae
MAKNA SUMANGE TEALARA
Kata SUMANGE merupakan pengintegrasian jiwa dan raga. Sedang kata TEALARA berarti tidak terpisah, tidak bercerai-berai yang menggambarkan kebersamaan.
Oleh karena itu, SUMANGE TEALARA merupakan wujud pengintegrasian jiwaraga untuk mewujudkan teguh dalam keyakinan, kukuh dalam kebersamaan untuk menjalani segala aktivitas kehidupan.
Nilai yang terkandung dalam Motto SUMANGE TEALARA :
1. Sumange Tealara merupakan roh kehidupan yang menjiwai segala tindak tanduk kita.
2.  Sumange Tealara  mampu memberikan kekuatan.
3.  Sumange Tealara  mampu menciptakan jalan.
4.  Sumange Tealara  bisa mengusir ketakutan
5.  Sumange Tealara  bisa mengobati rasa lelah
6.  Sumange Tealara bisa mematahkan kesulitan.
7.  Sumange Tealara  akan mengantarkan kita pada tujuan
8.  Sumange Tealara  akan membawa ke tempat yang kita inginkan
9.  Sumange Tealara  akan menerangi kegelapan kita
10.Sumange Tealara  akan menciptakan banyak arti.
11. Sumange Tealara dapat mengangkat  harkat dan martabat
Semboyan
BONE MENUJU HARAPAN BARU
SUKSESKAN BUDAYA KERJA
Motto
SUMANGE TEALARA

Membudayakan Ramadan ketika Usai

 MENGAPA BEGITU PELIT HATI KITA BERBUAT YANG TERBAIK
 KETIKA RAMADAN USAI?
Marhaban Ya Ramadan......  Saudaraku dirahmati Allah
Ramadan belum usai, segudang budaya dan aktivitas ramadhan biasanya pun ikut terhenti seiring usainya ramadan. Budaya ramadhan yang paling wajib adalah bangun di waktu sepertiga malam (pukul 02.00 WIB s.d. 04.00 WITA). Sebagian besar bangun memang untuk bersahur, tapi tidak sedikit pula yang kemudian memanfaatkan waktu tersebut untuk bertahajud. Masih banyak budaya ramadhan diantaranya membaca Al Quran, sholat berjamaah, menahan marah, menahan syahwat, tidak mudah marah, prasangka dan seabreg budaya kebaikan lainya.

Andai budaya-budaya itu semua kemudian bisa diterapkan dalam 11 bulan kedepan, mungkin penyakit yang bernama korupsi,  umbar syahwat, mudah marah dan penyakit hati lainya bisa terkikis, ya minimal berkurang. Sayangnya, budaya-budaya itu setelah tanggal 2 syawal nyaris hilang seperti ditelan bumi. Sholat berjamaah yang tadinya mungkin ada 10 baris, paling tinggal tersisa 2 baris. Lantunan suara Al Quran yang tadinnya terdengar rame di masjid-masjid pun menjadi sunyi, dan budaya bangun malam pun baru akan muncul kemudian 11 bulan ke depan.

Padahal, ayat Al Quran sangat sangat jelas mengungkap bahwa puasa Ramadhan akan menjadikan kita manusia taqwa dan beriman. Ada satu hal yang mungkin nyaris dan luput dari publikasi kepada masyarakat, bahwa sebelum dan sesudah puasa Rosullullah selalu berdoa agar semua amalan dan ibadah ramadhan bisa diaplikasikan 11 bulan kemudian. Bahkan seorang ulama salaf terkenal timur tengah selalu berdoa 5.5 bulan setelah ramadhan agar puasa dan semua amalan di dalamnya diterima oleh Allah SWT, dan 5,5, bulan berikutnya ulama tersebut berdoa pun agar bisa bertemua ramadhan dan bisa diterima puasannya. Beda dengan orang-orang sekarang, boro-boro berdoa agar diterima puasanya, kita malah lebih banyak menyiapkan persiapan hari raya lebaran dan lainya. Sehingga efek puasa/ramadhan sangat jauh dari harapan taqwa.

Tidak hanya itu, hari raya Idul Fitri bahkan yang seharusnya menjadikan kita menjadi NOL (Back to Zero) alias suci, sebaliknya menjadi terobek dan terkotori oleh hal-hal yang berbau syirik dan penyakit masyarakat lainya. Jiarah kubur salah satunya menjadi budaya masyarakat bangsa ini, anehnya jiarah kubur kebanyakan dilakukan di makam-makam para wali atau  makam-makam yang dianggap bisa memberikan syafaat. Di Banten yang namanya pejiarahan penuh sesak dengan orang/pejiarah. Boleh silahkan di survei, mereka berjiaran bukan mendoakan atau untuk mengingatkan tentang kematian, sebaliknya mereka berjiarah untuk meminta selamet dan lainya. Jelas dan jelas hal itu adalah syirik, meminta melaui perantara atau membungkus ibadah dengan simbol agama.

Penyakit lainya yang muncul saat idul fitri adalah budaya pamer, riya dan bangga diri. Kita lihat begitu banykanya masyarakat kita di hari raya memakai perhiasan dan baju-baju mewah untuk pamer kepada suadara-saudaranya, budaya silaturahmi yang juga hanya 1 tahun sekali jelas itu tidak tepat, silaturahmi seharusnya dilakukan setiap saat dan tidak terbatas hanya dihari raya. Berziarah kubur ke makam orang tua pun dilakukan saat sebelum ramadan atau saat idul fitri, padahal kalau mau jiarah ke makam  orang tua harusnya tidak hanya di hari raya saja.  

Mari kita sekuat tenaga, kukuhkan dan tekadkan buday-budaya  ramadhan kita budayakan, kita aplikasikan dalam 11 bulan ini. Membaca Al Quran minimal setiap habis sholat adalah sangat ringan tetapi mengandung pahala luar biasa, sholat berjamaah lima waktu di masjid apalagi anjuran wajib nabi kita. Dan budaya bangun di sepertiga malam, jika kita mampu dan harus mampu karena kita sudah dilatih selama 30 hari untuk bangun diwaktu itu. Menahan marah, menahan syahwat yang kebeblasan, dan membiasan sabar juga harus mampu kita aplikasikannya. Jika tidak, berarti kita sia-sia dilatih selama bulan ramadhan, itu artinya kita puasa cuma lipstik belaka.

Mari kita renungkan, bahwa di dalam tubuh manusia Allah sudah menitipkan 4 gaib, yaitu Hati, Ruh, Akal, dan Nafsu. Jika akal pikiran menguasai HATI maka manusia akan menjadi cerdas namun sayang kecerdasannya itu sering memperdayakan sesamanya. Jika NAFSU menguasai HATI maka manusia seringkali tak tahu bersyukur akhirnya KORUPSI. Maka jadikanlah HATI untuk mengendalikan semuanya niscaya hidup ini dirahmati Allah.

Seperti halnya petuah leluhur Bugis Bone" Anakku, Narekko puraki siwollong-pollong natopada maeloni mallaing lipu aja' lalo natosirampeng lise' ampelo, Narekko tekkuwa pale puraki sirampeng lise ampelo aja'lalo nalimbangngi tellu uni manu "

SALAMA TOPADA SALAMA

Apakah itu Budaya kerja?


A. Budaya Kerja
Budaya secara harfiah berasal dari Bahasa Latin yaitu Colere yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengolah, memelihara ladang.
Sedang kebudayaan adalah 
a) sebagai suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirimkan melalui kehidupan sosial, seniagama, kelembagaan, dan semua hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia. 
b) keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliki diri manusia dengan cara belajar.
B. Apa Arti Definisi / Pengertian Budaya Kerja?
Budaya Kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kerja.
C. Apakah Tujuan Atau Manfaat Budaya Kerja?
Budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.
Manfaat dari penerapan Budaya Kerja yang baik :
1. meningkatkan jiwa gotong royong
2. meningkatkan kebersamaan
3. saling terbuka satu sama lain
4. meningkatkan jiwa kekeluargaan
5. meningkatkan rasa kekeluargaan
6. membangun komunikasi yang lebih baik
7. meningkatkan produktivitas kerja
8. tanggap dengan perkembangan dunia luar,dan lain sebagainya.
D. Apakah Pilar Budaya kerja?
Pilar budaya kerja merupakan landasan yang menjadi tolok ukur atau acuan nilai untuk mengukur suatu program. Pilar budaya kerja seperti yang dicanangkan Bupati Bone adalah : 
1. Kerja Cerdas
2. Kerja Keras
3. Kerja Ikhlas
4. Kerja Tuntas
KERJA CERDAS
Mampu memperhitungkan risiko, mampu melihat peluang & dapat mencari solusi sehingga dapat mencapai keuntungan yang diharapkan Hal ini tentu didasari tingkat kemampuan yang dimiliki seseorang (profesional pada bidangnya)
KERJA KERAS
Usaha maksimal untuk memenuhi keperluan hidup di dunia dan di akhirat disertai sikap optimis. Setiap orang wajib berikhtiar maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan akhirat. Kebutuhan hidup manusia baik jasmani maupun rohani harus terpenuhi. Kebutuhan jasmani antara lain makan, pakaian dan tempa tinggal sedangkan kebutuhan rohani diantaranya ilmu pengetahuan dan nasehat. Kebutuhan itu akan diperoleh dengan syarat apabila manusia mau bekerja keras dan berdo’a maka Allah pasti akan memberikan nikmat dan rizki-Nya. Bekerja atau berikhtiar merupakan kewajiban semua manusia. Karena itu untuk mencapai tujuan hidup manusia harus bekerja keras terlebih dahulu. Dalam lingkup belajar, kerja keras sangat diperlukan sebab belajar merupakan proses ang membutuhkan waktu. Orang akan sukses apabila ia giat belajar, tidak bermalas-malasan.
KERJA IKHLAS : 
Bekerja dengan bersungguh-sungguh yang dilandasi oleh hati yang tulus dan dilakukan tanpa keluh kesah. Hal ini harus dimulai dari niat yang baik  atau dalam bahasa Bugis disebut "ININNAWA".  Kerja ikhlas adalah bentuk pengorbanan baik tenaga, pikiran, dan perasaan. 
KERJA TUNTAS :
Bekerja tidak setengah-setengah & mampu mengorganisasikan bagian-bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk mencapai hasil maksimal. Kerja tuntas dikalangan Bugis Bone dikenal dengan prinsip "TELLABU ESSOE RI TENGNGA BITARAE" yaitu jika ingin melakukaan sesuatu pekerjaan maka renungkanlah kemudian satukan hati dan pikiran selanjutnya lakukan dan jangan berhenti di tengah jalan .
(Mursalim_Teluk Bone)
 
Copyright © 2007. Teluk Bone - Indonesia