Recent The Best
B1 B2

Lagu Mars DKB



 

MARS DKB
(mursalim,13/08/ 2007)

SATUKAN TEKAD KITA,  MARI  BERSAMA
BEKERJA DAN TUNJUKKANLAH JATI DIRI
NYANYIKANLAH  SYAIR LAGU-LAGU RINDU
NADA KITA  BERSAMA
AYO KITA BUKTIKAN DKB BISA
UNTUK TANAH BONE TERCINTA

REFREIN : BANGKITKAN SEMANGAT, MEMBINA PERSATUAN
           MEMBANGUN BERJUANG, RAKYAT BONE GAGAH BERANI
DENGAN TENAGA KITA, MAJU SERENTAK
BEKERJA DAN BERDOA PADA ILAHI
MASA DEPAN CERAH MENANTI KITA
CITA-CITA BERSAMA
AYO KITA BUKTIKAN LESTARIKAN BUDAYA
DKB RUMAH KITA BERSAMA

Andi Pangerang Daeng Rani ( Kepala Afdeling / Kepala Daerah Bone ) Tahun 1951 - 1955

Andi Pangerang Petta Rani atau lengkapnya Andi Pangerang Petta Rani Karaeng Bontonompo Arung Macege Matinroe ri Panaikang lahira pada tanggal 14 Mei 1903 dari rahim seorang wanita bernama I Batasai Daeng Taco. Ayahnya adalah seorang bangsawan bernama Andi Mappanyukki yang kemudian dikenal sebagai raja Bone ke XXXI.
Awalnya beliau bernama Andi Pangerang Daeng Rani tapi kemudian masyarakat lebih familiar dengan Petta Rani. Tidak ada catatan mengenai perubahan ini, pun dengan waktu pastinya. Sementara itu nama Pangerang sendiri bermula dari sebuah peristiwa ketika beliau masih dalam kandungan. Ketika itu pasangan yang sedang menanti kelahiran anak mereka itu mendatangi orang tua mereka sambil membawa persembahan atau erang-erang dalam bahasa Makassar. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan dalam nama Pangerang. Jadi Pangerang yang dimaksud bukanlah seperti Pangeran dalam bahasa Indonesia.
Dalam tubuh Andi Pangerang Petta Rani mengalir darah bangsawan murni dari dua kerajaan besar, Bone dan Gowa. Meski begitu sama sekali tidak ada sifat beliau untuk menjunjung tinggi darah bangsawannya. Berbagai sumber menyatakan kalau semasa hidupnya Andi Pangerang Petta Rani selalu berusaha untuk tidak terikat pada gelar kebangsawanannya. Hidupnya sederhana dan selalu menghormati orang lain meski saat itu feodalisme masih sangat kental di Nusantara.
Sifat tuna pamai atau rendah hati yang dimiliki beliau menurun dari sang ayah. Meski seorang bangsawan, Andi Mappanyukki tidak serta merta tunduk pada pemerintah kolonial Belanda yang memang terkenal senang mendekati para bangsawan. Andi Mappanyukki malah terang-terangan menentang kolonialisme sehingga sempat dibuang ke Selayar bersama keluarganya.
Andi Pangerang Petta Rani hidup dalam lingkungan yang keras dan egaliter. Sedari kecil dia sudah membiasakan dan dibiasakan hidup di antara rakyat kebanyakan tanpa harus berlindung di bawah previlige sebagai seorang bangsawan. Menurut cerita beliau sering memarahi kawan sepermainannya bila mereka segan menabrakkan diri ketika bermain bola. Teman-temannya mungkin masih segan mengingat Petta Rani adalah seorang bangsawan, tapi justru itu yang membuat Petta Rani menjadi tidak nyaman.
Andi Pangerang Petta Rani tumbuh menjadi anak muda yang cerdas, cakap dan berkeinginan kuat. Itu pula yang membawa karirnya di dunia militer dan pemerintahan meroket dengan cepat. Puncaknya adalah pada tahun 1956 ketika dia diangkat menjadi gubernur militer untuk wilayah Sulawesi di tengah suasana Indonesia yang masih kacau.
Andi Pangerang Petta Rani mempunyai 8 orang anak dari 3 orang istrinya. Istri pertama yang dinikahinya tahun 1929 bernama Basse Daeng Talanna. Perempuan yang meninggal tahun 1951 ini memberinya 5 orang anak. Istri keduanya bernama Daeng Karang, dinikahi di tahun yang sama dengan istri pertamanya. Daeng Karang memberi 3 orang anak. Tahun 1952 Andi Pangerang Petta Rani menikah untuk ketigakalinya dengan wanita bernama Ratna Winis Daeng Carammeng. Dari pernikahan ketiga ini mereka tidak dikarunia anak.
Selain terkenal sebagai seorang pejuang militer dan sipil, Andi Pangerang Petta Rani juga dikenal sebagai seorang pembina Persatuan Sepakbola Makassar (PSM). Kesuksesan PSM pada era 1950an hingga awal 1960an tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Andi Pangerang Petta Rani. Beliau adalah sosok yang sangat dekat dan perhatian pada para pemain. ?Beliau sering meluangkan waktu untuk bertanya tentang kondisi pemain, termasuk kondisi keuangan atau rumah tangga mereka. Tak heran bila semangat pemain sangat tinggi bila mereka didampingi Andi Pangerang Petta Rani.
Banyak kisah yang menceritakan tentang keserdahaan seorang Andi Pangerang Petta Rani, termasuk kebiasaannya menaiki becak ke tempat tujuan meski dia masih berstatus gubernur. Beliau beralasan itu sebagai satu cara untuk mendekatkan diri dengan rakyat. Jabatan gubernur dan darah bangsawan hanya titipan, bukan untuk disombongkan; demikian kata beliau.
Banyak kisah yang menggambarkan betapa sederhana dan kuatnya kepribadian seorang Andi Pangerang Petta Rani. Sebagian orang malah menganggap beliau sebagai God Father, sosok yang mengayomi dan lekat dengan rakyatnya. Tak heran bila namanya diabadikan sebagai nama sebuah jalan besar di kota Makassar dan kota-kota lainnya.
Pertemuan Presiden Sukarno dengan raja-raja se-Sulawesi di Yogyakarta yang berakhir dengan pembubaran kerajaan tersebut. Dari kiri: Raja Bone Andi Mappanyukki, Presiden Sukarno, Sultan Buton La Ode Falihi, dan Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Petta Rani

Gerhana Bulan dan Budaya Bugis

Masyarakat Kabupaten Bone menyaksikan gerhana bulan total yang terjadi pada pukul 18.10 WITA  Rabu malam  (8/10/2014) bahkan masyarakat diseluruh wilayah Indonesia menyaksikan peristiwa alam ini, Hal ini  berdasarkan pengamatan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ) Gerhana ini dapat diamati dari Amerika, Samudra Pasifik, Australia dan Asia kecuali Asia Barat

Bagi masyarakat Bugis jika terjadi gerhana bulan khususnya kaum wanita punya kebiasaan membuat bedak dari tepung beras. Beras yang akan dijadikan bedak itu diambil dari rumah tetangga secara diam-diam tapi tak banyak lho cukup dua genggam karena tuan rumah juga sudah tahu kebiasaan ini bila terjadi gerhana bulan. bahkan tuan rumah juga ambil beras milik tetangga secara diam-diam. Jadi impas kan?.

Katanya untuk bikin bedak biar kulitnya halus dan rupanya secantik ketika bulan ketemu matahari. Apalgi gadis-gadis Bugis masa lalu sudah menjadi kebiasaan melakukan hal seperti ini. Katanya mudah dapat jodoh benar atau tidak tapi memang juga ada yang terbukti. Sebenarnya masih banyak kebiasaan masyarakat Bugis yang tidak ditulis di sini seperti membunyikan Genrang pangampi dll.

Peristiwa gerhana bulan merupakan fenomena alam biasa. Namun bagi umat Muslim, disunnahkan untuk melaksanakan shalat gerhana secara berjamaah.

Gerhana dalam istilah agama disebut dengan khusuf atau kusuf. Maksudnya adalah hilangnya sebagian cahaya matahari dan bulan atau hilangnya secara keseluruhan cahaya keduanya karena sunnatullah yang menyebabkan langit berwarna gelap atau hitam. Gerhana itu sendiri terdiri dari dua macam gerhana yaitu gerhana matahari yang dikenal dengan “kusuf” dan gerhana bulan yang dikenal dengan istilah “khusuf”.

Salat gerhana adalah salat sunah yang dilaksanakan pada waktu terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Salat sunah gerhana matahari disebut dengan salat kusuf. Sedangkan salat sunah gerhana bulan disebut dengan salat khusyuf. Ketentuan melaksanakan kedua salat gerhana tersebut adalah :
  1. Dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana. Artinya, gerhana tersebut belum hilang.
  2. Dilaksanakan di masjid atau musalla.
  3. Salat dikerjakan sebanyak dua rakaat.
Adapun tata cara pelaksanaanya adalah sebagai berikut :
  1. Niat
  2. Takbiratul ihram
  3. Membaca doa iftitah
  4. Membaca surat al- Fatihah
  5. Membaca salah satu surat atau beberapa ayat dalam Al- Qur’an
  6. Ruku’ dan membaca do’a ruku’
  7. I’tidal dan membaca do’a I’tidal.
  8. Setelah membaca do’a I’tidal tidak sujud tetapi membaca surat Al- Fatihah kembali
  9. Membaca salah satu surat atau beberapa ayat dalam Al- Qur’an
  10. Ruku’ dan membaca do’a ruku’
  11. I’tidal dan membaca do’a I’tidal
  12. Sujud dan membaca do’a sujud
  13. Duduk diantara dua sujud dan membaca do’a diantara dua sujud
  14. Sujud kembali dan membaca do’a
Demikian tadi adalah rekaat pertama. Setelah sujud kedua berdiri kembali untuk melaksanakan rekaat kedua dengan ketentuan yang sama seperti rekaat pertama. Setelah selesai sujud pada rekaat kedua kemudian membaca tasyahud atau tahiyyat akhir.

Dasar dianjurkannya salat gerhana adalah ketika terjadi gerhana matahari pada hari wafatnya Ibrahim putera Rasulullah saw. Berkatalah orang-orang, “Telah terjadi gerhana matahari kerana wafatnya Ibrahim.” Rasulullah saw kemudian bersabda :

Artinya : “Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mempertakutkan hamba-hambaNya dengan keduanya. Matahari gerhana, bukanlah kerana matinya seseorang atau lahirnya. Maka apabila kamu melihat yang demikian, maka hendaklah kamu salat dan berdoa sehingga habis gerhana.” (HR. Bukhari & Muslim).

Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar Matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi.

Dengan penjelasan lain, gerhana bulan muncul bila bulan sedang beroposisi dengan matahari. Tetapi karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5° , maka tidak setiap oposisi bulan dengan Matahari akan mengakibatkan terjadinya gerhana bulan. Perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika akan memunculkan 2 buah titik potong yang disebut node, yaitu titik di mana bulan memotong bidang ekliptika.

Gerhana bulan ini akan terjadi saat bulan beroposisi pada node tersebut. Bulan membutuhkan waktu 29,53 hari untuk bergerak dari satu titik oposisi ke titik oposisi lainnya. Maka seharusnya, jika terjadi gerhana bulan, akan diikuti dengan gerhana Matahari karena kedua node tersebut terletak pada garis yang menghubungkan antara Matahari dengan bumi.

Sebenarnya, pada peristiwa gerhana bulan, seringkali bulan masih dapat terlihat. Ini dikarenakan masih adanya sinar Matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, ataupun coklat.

Gerhana bulan dapat diamati dengan mata telanjang dan tidak berbahaya sama sekali. Ketika gerhana bulan sedang berlangsung, umat Islam yang melihat atau mengetahui gerhana tersebut disunnahkan untuk melakukan salat gerhana (salat khusuf)
Sumber : www.pde.bone.go.id

Software Aplikasi yang terdiri dari 3 modul yang terintegrasi.


SAKPD merupakan Software Aplikasi yang terdiri dari 3 modul yang terintegrasi. Pembagian menjadi beberapa Modul ini dilakukan berdasarkan fungsi dan pengguna (user) sehingga SAKPD menjadi sederhana dan mudah digunakan. Menu-menu tidak bertumpuk di dalam satu aplikasi saja. Modul-modul yang ada pada SAKPD adalah:
 
1. Modul Penyusunan Anggaran.
2. Modul Penatausahaan Keuangan.
3. Modul Akuntansi dan Pelaporan.
Click pada masing-masing modul untuk penjelasan yang lebih rinci. Atau click mulai dari Modul Penyusunan Anggaran.
Sumber : SKPD.COM

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD)  

Merupakan aplikasi yang  dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah.
Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,


Apa itu aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)?


Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.
Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.


Siapa pengguna aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)?


Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Lebih jauh, pada Surat Edaran No. SE.900/122/BAKD diamanatkan 6 (enam) regional sebagai basis pengembangan dan koordinasi, yaitu:

Wilayah I,     yang meliputi Naggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Barat;

Wilayah II,    yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Selatan;

Wilayah III,  yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan kantor regional di Provinsi Jawa Barat;

Wilayah IV,  yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan kantor regional di Provinsi Jawa Timur;

Wilayah V,   yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan kantor regional di Provinsi Kalimantan Selatan;

Wilayah VI,   yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan kantor regional di Provinsi Sulawesi Selatan.


Strategi implementasi aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)?


Bagi pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah berbasis implementasi (DBI) atau berminat mengimplementasikan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) akan diberikan pelatihan intensif mengenai cara menggunakan, baik secara penggunaan maupun pemeliharaan. Dan bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan aplikasi lain selain aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), akan dibantu untuk melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi tersebut.
SUMBER : Kemendagri

UNDUH FILE SIPKD

1. Source Code Aplikasi
- Core System
- Non Core System

2. Release 5
3. Modul Core System - Manual Aplikasi
4. Modul Non Core System - Manual Aplikasi
5. Modul Core System
6. Modul Non Core System
7. Dokumen Analisis dan Design
8.Panduan Teknis dan Trouble Shooting

Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)


Sesuai dengan visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) danInpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna  meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya good governance
 
Sejalan dengan RPJM Tahun 2010-2014, dalam Renstra Tahun 2010-2014,Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja” Meningkatnya Tingkat Opini BPK terhadap LKPD”.
 
Untuk mendukung tujuan tersebut, sejak tahun 2003, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah  (SIMDA), dengan tugas:
1.  Mengembangkan/membuat dan melakukan pemutakhiran  Program Aplikasi Komputer SIMDA yang berkaitan dengan pembangunan / peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan manajemen daerah, mengarah ke grand design Data Base Management System (DBMS).
2. Memberikan bimbingan teknik / pelatihan kepada Satgas SIMDA Perwakilan BPKP yang akan ditugaskan dalam asistensi/implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA.
3. Membantu Satgas SIMDA Perwakilan BPKP melakukan asistensi implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada pemerintah daerah.
 
Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini adalah:
  • Menyediakan Data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
  • Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
  • Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
  • Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
Sampai dengan tanggal Januari 2014,  program aplikasi SIMDA telah diimplementasi di 364 pemda dari 527 pemerintah daerah yang ada atau sebanyak 69,07%, terdiri dari:
   - Implementasi SIMDA Keuangan 300   pemda
   - Implementasi SIMDA BMD  273   pemda
   - Implementasi SIMDA Gaji  97   pemda
   - Implementasi SIMDA Pendapatan 20   pemda
    
 
 
 
PRODUK
Hasil pengembangan adalah sebagai berikut:
1. Program Aplikasi SIMDA Keuangan
2. Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)
3. Program Aplikasi SIMDA Gaji
4. Program Aplikasi SIMDA Pendapatan
5. Sub Aplikasi Display SPP s.d SP2D
6. Sub Aplikasi Gabungan per Provinsi
7. Sub Aplikasi Rekonsiliasi Bank
 
1.  Program Aplikasi  SIMDA Keuangan
Program aplikasi ini  digunakan untuk  pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
Output aplikasi ini antara lain:
1)   Penganggaran  
Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBDdan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2)    Penatausahaan  
Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainya.
3)   Akuntansi dan Pelaporan 
Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.
 
2.   Program Aplikasi SIMDA BMD
Program aplikasi ini digunakan untuk  pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.
Output aplikasi ini  antara lain :
1)    Perencanaan  
Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.
2)    Pengadaan  
Daftar Hasil Pengadaan,  Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan. 
3)    Penatausahaan 
Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
4)   Penghapusan 
SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan
5)   Akuntansi
Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra Comptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.
 
Aplikasi SIMDA BMD dikembangkan dalam dua basis, yaitu berbasis dekstop dan berbasis Web serta serta dapat dikoneksikan dengan GIS.
 
3. Program Aplikasi Komputer SIMDA Gaji
 Aplikasi Komputer SIMDA Gaji dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan penggajian pegawainya.  Aplikasi ini akan membantu pemda untuk memproses penggajian secara lebih cepat, akurat serta menghasilkan dokumen penggajian yang dapat diandalkan.
Ouput dari aplikasi adalah sebagai berikut:
1) Daftar Gaji, Rapel, Gaji Terusan, Perhitungan Pajak.
2) Daftar Pegawai.
3) Register- register.

 4. Program Aplikasi Komputer SIMDA Pendapatan
Tujuan pengembanganaplikasi ini adalah sebagai sarana optimalisasi pajak/retribusi daerah serta agar pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan-laporan pengelolaan pendapatan dan piutang sebagai dokumen pendukung laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diandalkan.
Ouput dari aplikasi antara lain sebagai berikut:
1)  Pendataan 
Formulir Pendaftaran,Tanda Terima Pendaftaran, Kartu NPWP/RD,Daftar Wajib Pajak/Retribusi, Daftar SPTP/RD, dan Kartu Data.
2) Penetapan
Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah,SKP/RD (Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah), Daftar SPKP/RD,SKP/RDTambahan,SKPD/R Kurang Bayar, SKP/RD Nihil, Daftar Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah dan Daftar Tunggakan Pajak/Retribusi Daerah
3)  Penatausahaan
 Laporan Penerimaan Harian, Laporan Realisasi Penerimaan, Kartu Piutang, Buku Pembantu Rincian Penerimaan per Obyek,STS (Surat Tanda Setoran) dan Buku Kas Umum.
 
Seluruh program aplikasi SIMDA didukung dengan :
  • Buku Manual Sistem dan Prosedur sesuai dengan jenis aplikasi
  • Buku Pedoman Pengoperasian Aplikasi
  • Panduan-panduan Pembantu lainnya, misalnya Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan, ModulPengelolaan Barang Milik Daerah, Modul Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah, Panduan Administrator, Modul Pelatihan, dan lain-lain.
 
KEUNGGULAN  DAN MANFAAT PENGGUNAAN SIMDA
A. Sesuai peraturan perundang-undangan
Aplikasi SIMDA Keuangan  di disain berdasarkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :
  • Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
  • Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara,
  • UU No. 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
  • UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
  • UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
  • Peraturan Pemerintah RI nomor 20 tahun 2004 tetang Rencana Kerja Pemerintah
  • PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  • PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  • PP No. 8 tahun 2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
  • PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
  • PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
  • Permendagri 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
  • Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah,
  • Permendagri Nomor 59 tahun  2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006,
  • Permendagri 20 tahun 2009 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus,
  • Permendagri 21 Tahun 2011,
  • Permendagri 32 Tahun 2011
 
B.  Terintegrasi
Aplikasi SIMDA dapat dimplemetasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi multi user dan teknologi client/server,  dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan  baik dilaksanakan di SKPKD maupun di SKPD, sehingga mempunyai keuntungan :
1.Pengendalian transaksi terjamin
2.Efisien dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya.
3.Cepat,  akurat dan efisien  dalam menghasilkan informasi keuangan
 
C. Transfer of Knowledge
Dengan memiliki sumber daya manusia  yang kompeten dalam hal:
1. Penguasaan disiplin ilmu akuntansi dan audit,
2. Penguasaan business process pengelolaan keuangan daerah, dan
3. Pengalaman praktis pengelolaan keuangan daerah,
serta didukung dengan kantor Perwakilan BPKP yang dapat menjangkau seluruh pemerintah daerah, maka BPKP dapat membimbing dan mengasistensi pengelola keuangan daerah untuk mengimplementasi sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan manajemen dengan menggunakan aplikasi SIMDA.  Bimbingan dan asistensi tersebut merupakan proses transfer of knowledge dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM pemerintah daerah .
 
D. Kesinambungan Pemeliharaan
Dengan  komitmen dan dukungan dari pimpinan dan eksistensi  BPKP maka pengembangan dan perbaikan Aplikasi SIMDA masih terus dilakukan meliputi :
1. Penyempurnaan dan Perbaikan Aplikasi SIMDA  mengikuti praktik pengelolaan keuangan terbaik
2. Penyesuaian dengan peraturan yang terbit kemudian
3. Pemeliharaan dan asistensi kepada pemerintah daerah yang menimplementasikan

E.  Mudah Digunakan
Fitur-fitur sederhana, mudah dimengerti dan dipelajari. Dengan melakukan transaksi keuangan pemerintah daerah  sehari-hari menggunakan aplikasi ini (output dokumen transaksi seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D), secara otomatis catatan dan laporan keuangan dapat dihasilkan (output catatan akuntansi seperti  buku jurnal, buku besar, dan laporan

Upaya-upaya yang telah dilakukan BPKP ini merupakan komitmen BPKP dalam rangka turut serta mensukseskan otonomi daerah, sesuai misi BPKP
”Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik,  serta terwujudnya iklim yang mencegah KKN” 

Tim Aplikasi SIMDA
Jl. Pramuka No 33 Jakarta Timur - Jakarta 13120
Lantai 10 Sayap Barat Ruang Tim Aplikasi SIMDA
Telp. (021) 85910031, ext. 1028, 1057, Fax. (021) 85910031
Email: timaplikasi@yahoo.com


atau
Perwakilan BPKP di Seluruh Indonesia
Sumber : BPKP
 
Copyright © 2007. Teluk Bone - Indonesia